“Semoga Allah membukakan hati pemerintah daerah untuk bisa menyiapkan kantor pada masa yang akan datang, agar monitoring dan evaluasi kinerja organisasi bisa lebih maksimal,” ungkapnya.
Respon Pemerintah dan MUI Pusat
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, yang diwakili oleh Asisten III Administrasi dan Umum, Drs. H. Alfian Salam, menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menyatakan Pemprov akan segera menginventarisir aset daerah yang bisa dimanfaatkan oleh MUI.
“Terkait fasilitas kantor, Pak Gubernur tetap membuka ruang komunikasi. Kami sedang menginventarisir, termasuk rencana pemanfaatan gedung PKBI yang tanahnya milik Pemprov. Ini perlu dikomunikasikan lebih intens secara teknis,” jelas Alfian.
Ketua Bidang Ukhuwah MUI Pusat, Dr. H. Muhammad Zaitun Rasmin, yang turut hadir menekankan bahwa kekuatan utama MUI terletak pada komunikasi yang elegan untuk menjembatani program-program keumatan.
“MUI mungkin tidak punya uang di kas, tapi uang MUI ada di mana-mana, tinggal bagaimana mengambilnya melalui komunikasi. Kami di pusat siap menjembatani MUI Kalbar dengan kementerian terkait, terutama untuk program lingkungan hidup,” ujar Zaitun Rasmin.
Deklarasi MUI Kalbar
Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan pembacaan Deklarasi MUI Kalbar yang dipimpin oleh Dr. Lukman Hakim. Deklarasi ini memuat empat komitmen utama:
-
Menjaga ukhuwah Islamiyah: Memperkuat persaudaraan dan harmoni umat Islam di Kalimantan Barat.
-
Menjaga ukhuwah wathaniyah: Mengutamakan persatuan dan keutuhan masyarakat dalam bingkai NKRI.
-
Menjaga ukhuwah basyariyah: Menghormati martabat setiap manusia dan memperkuat toleransi.
-
Menjaga lingkungan: Mendorong perilaku bertanggung jawab dan menjaga kelestarian alam sebagai amanah Allah SWT.
Baca Juga: Milad Pertama Majelis Ashabul Maimanah, Edi Kamtono: Energi Positif Pembangunan Kota Pontianak
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
