Namun pembangunan sering masih bertumpu pada logika ekstraksi, bukan regenerasi. Kita ingin hasil cepat, tetapi lupa pada keberlanjutan jangka panjang.
Musibah ini mengingatkan: modernitas tanpa kebijaksanaan adalah bencana yang tertunda.
2. Memahami Relasi Manusia–Alam: Perspektif Falsafah
Dalam filsafat lingkungan, dikenal konsep deep ecology (Naess, 1986) yang melihat manusia bukan sebagai penguasa alam, tetapi sebagai bagian kecil dari sistem kehidupan.
Jika kita memandang hutan hanya sebagai “lahan kosong” atau “komoditas ekonomi”, maka kita telah kehilangan lensa kebijaksanaan.
Kearifan lokal Nusantara pun mengajarkan hal serupa:
“Hutan adalah ibu, sungai adalah nadi, tanah adalah kehidupan.”
Ketika hubungan ini putus, bencana bukan hanya mungkin tetapi pasti.
IV. Sumatra Mengajarkan Kalimantan: Sebuah Refleksi
Sebagai wilayah dengan tutupan hutan tropis terbesar di Indonesia, Kalimantan tidak boleh merasa aman.
Kalimantan Barat sendiri menghadapi tantangan besar:
- ekspansi sawit
- alih fungsi lahan gambut
- tekanan ekonomi terhadap kawasan hutan
- kenaikan muka air laut di pesisir
- degradasi beberapa DAS utama, termasuk Kapuas dan Pawan
- Musibah di Sumatra adalah cermin masa depan Kalimantan bila peringatan ini tidak diindahkan.
V. Kebijakan untuk Anak Cucu: Jalan Pulang Menuju Bumi yang Amanah
Indonesia perlu membangun paradigma baru: Pembangunan Ekologis Berkeadilan.
Ini tidak sekadar slogan, melainkan agenda kebijakan yang sangat nyata:
1. Rekonstruksi Tata Kelola DAS secara Serius
DAS bukan hanya garis di peta, tetapi sistem kehidupan. Kita perlu:
- rehabilitasi hulu berbasis spesies lokal
- larangan mutlak menambang di hutan lindung
- restorasi daerah sempadan sungai
- audit lingkungan berkala
2. Pengendalian Alih Fungsi Hutan dengan Teukuat
Setiap izin harus memiliki ecological threshold.
Tidak boleh lagi hutan dataran tinggi digunduli untuk kepentingan sesaat.
3. Pembangunan Berbasis “Risk Governance”
Seperti rekomendasi UNDRR (2023), pembangunan harus menempatkan risiko bencana sebagai parameter utama, bukan pelengkap AMDAL.
4. Ekonomi Hijau Berbasis Komunitas
Anak cucu kita berhak atas bumi yang layak.
Pengembangan ekonomi berbasis HHBK, ekowisata, dan nilai tambah lokal dapat menjadi fondasi baru yang lebih adil dan berkelanjutan.
5. Pendidikan Ekologi untuk Generasi Z dan Alpha
Merekalah ahli waris bumi.
Ilmu lingkungan harus menjadi bagian dari kurikulum, bukan sekadar pengetahuan, tetapi karakter.
Baca Juga: BNPB: Korban Bencana di Sumatera Terus Bertambah, 174 Meninggal dan 79 Masih Hilang
Warisan Terbesar Bukan Harta, Tetapi Bumi yang Terjaga
Banjir di Aceh, Sumbar, dan Sumut adalah duka kita bersama. Namun lebih dari itu, ia adalah pesan yang mengetuk, agar kita kembali memahami makna amanah.
Amanah untuk merawat bumi, menjaga hutan, membersihkan sungai, dan memastikan bahwa anak cucu kita hidup di tanah yang aman dari bencana.
Allah mengingatkan:
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”
(QS. Ar-Ra’d 13:11)
Musibah ini, dengan segala kesakitannya, membuka ruang untuk refleksi nasional.
Semoga Indonesia menemukan jalan pulang: kembali ke kebijaksanaan, kembali ke keseimbangan, dan kembali ke amanah sebagai penjaga bumi.
Untuk anak cucu kita. Untuk masa depan yang tidak hanya dibangun dengan beton, tetapi juga dengan nurani.
Oleh: Prof. Gusti Hardiansyah
(Guru Besar UNTAN & Ketua ICMI KALBAR)
*Disclaimer: Artikel ini adalah opini pribadi dari penulis dan tidak mewakili pandangan atau kebijakan redaksi Faktakalbar.id.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
