“Soal mereka menuntut saya untuk mundur dari Kades, kita ikut aturan saja,” ucapnya.
Gunawan juga mengimbau warganya untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ia berharap penyelesaian masalah ini dapat dimediasi oleh pihak yang berwenang.
“Jadi biarkan nanti pihak-pihak yang berwenang lah dapat menyelesaikan masalah ini dan bisa memediasi,” harapnya.
Sementara itu, Camat Bika, Paulinus Totong, menyatakan pihaknya menampung seluruh aspirasi warga.
Baca Juga: Proyek PLTMH Mangkrak di Merayuh Senilai Rp 1,2 M, Mantan Kades AT Ditetapkan Tersangka
Namun, terkait proses pemberhentian Kades, ia menegaskan harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan aturan yang berlaku.
“Saya sebagai Camat akan tetap menyampaikan masalah ini kepada Dinas PMD, Sekda hingga Bupati. Karena Kades ini diangkat langsung oleh Bupati,” jelas Totong.
Totong mengungkapkan, pemicu awal konflik ini diduga bermula dari persoalan dana kompensasi atau uang pamali dari perusahaan sawit PT BIA ke pihak desa.
Masyarakat menilai pemerintah desa tidak terbuka terkait pengelolaan dana tersebut.
“Dalam hal ini saya hanya menampung saja keluhan masyarakat. Nanti kita lihat dari sisi mana Kades ini bisa diberhentikan,” pungkasnya.
(*Red)
