Faktakalbar.id, PONTIANAK – Menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mulai menyalakan “lampu kuning” pengawasan.
Mengingat sebagian besar kebutuhan pokok (Bapokting) Kalbar masih didatangkan dari luar daerah, risiko masuknya barang tidak layak konsumsi hingga ilegal menjadi atensi serius, Kamis (27/11/25).
Baca Juga: Dapur Rumahan ‘Disulap’ Berstandar Pabrik, DKP Kalbar Gembleng UMKM Ikan Terapkan GMP
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson, secara khusus meminta seluruh instansi terkait untuk tidak lengah menjaga pintu-pintu masuk barang.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan Pangan di Ruang Arwana Kantor Gubernur, ia menyoroti modus pengiriman barang yang kerap memanfaatkan kelengahan petugas di jam-jam rawan.
“Kita perlu mewaspadai peredaran barang, karena pasokan sering datang di tengah malam. Penguatan pengawasan mutlak diperlukan,” tegas Harisson di hadapan peserta rapat.
Harisson menyadari bahwa pengawasan 24 jam penuh di seluruh jalur masuk adalah hal yang sulit.
Namun, ia menekankan bahwa jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat tidak bisa ditawar.
Apalagi, ketergantungan Kalbar terhadap pasokan luar membuat stabilitas harga dan stok sangat rentan terhadap gangguan distribusi.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
