Faktakalbar.id, NASIONAL – Polemik serius muncul di tingkat elite pemerintahan setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti keberadaan bandara tanpa kehadiran negara di kawasan pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah.
Pernyataan Menhan yang menyebut kondisi tersebut sebagai “anomali” dan kerawanan terhadap kedaulatan, seketika memicu respons kontradiktif dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), menunjukkan adanya keretakan dalam koordinasi pengawasan obyek vital nasional.
Menhan Sjafrie tegas menyatakan:
“Intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut… Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi.”
Pernyataan Menhan yang menolak adanya “Republik Dalam Republik” ini menjadi sorotan utama.
Baca Juga: Jawab Isu ‘Bandara Eksklusif’, TNI Kerahkan Pasukan Elite Baret Jingga ke IMIP Morowali
Mengapa Bandara IMIP Jadi ‘Anomali Kedaulatan’?
Pernyataan Menhan Sjafrie didasarkan pada temuan saat Latihan Terintegrasi 2025 TNI. Ia menilai absennya perangkat negara di titik strategis dekat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III dapat membuka celah aktivitas yang tidak tercatat, berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
