Faktakalbar.id, PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, bersama Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, menemui massa mahasiswa yang menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (26/11/2025).
Aksi unjuk rasa ini membawa sejumlah aspirasi penting, salah satu yang paling disorot adalah tuntutan mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Kalimantan Barat.
Baca Juga: Gubernur Ria Norsan Tanam Pohon di IKN, Tegaskan Komitmen Pembangunan Hijau
Merespons hal tersebut, Harisson dan Aloysius menyambut baik kedatangan mahasiswa.
Dialog terbuka pun digelar di Ruang Balairungsari, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, yang turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson menegaskan bahwa Gubernur Kalimantan Barat memiliki komitmen yang kuat untuk terus melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.
Namun, langkah-langkah yang diambil harus berbasis pada skala prioritas mengingat luasnya wilayah dan keterbatasan yang ada.
“Gubernur akan tetap memprioritaskan pembangunan jalan di wilayah Kalimantan Barat,” tegas Harisson di hadapan mahasiswa.
Harisson kemudian membeberkan tantangan berat yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat telah memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalimantan Barat pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp522 miliar.
Baca Juga: Wagub Kalbar Ungkap Ada Ketidakadilan Pembangunan di Kayong Utara
Pemangkasan ini berdampak signifikan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar, yang turun dari Rp6,2 triliun menjadi Rp5,7 triliun.
Secara rinci, Harisson menjelaskan komponen pemotongan tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkurang sebesar Rp151 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkurang hingga Rp337 miliar.
Selain isu infrastruktur, Harisson juga menjawab sorotan mengenai penyerapan anggaran yang dinilai lambat. Ia menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena proses perencanaan fisik proyek yang dilakukan pada tahun anggaran yang sama.
Sebagai contoh konkret, ia menyebutkan proyek pembangunan jalan dari Sukadana ke Teluk Batang. Proyek tersebut memerlukan waktu beberapa bulan hanya untuk penyusunan dokumen perencanaan teknis sebelum bisa dieksekusi.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
