“Contoh, kenapa ada data kok ini orang kaya masih dapat bantuan, gitu. Ini karena tidak ada update data. Update data, orang kan enggak selamanya miskin dan enggak selamanya kaya. Kan roda berputar tuh,” ucapnya.
Sujiwo mengingatkan bahwa akurasi data adalah nyawa dari sebuah kebijakan. Sebagai pengambil keputusan, ia sangat bergantung pada validitas angka yang disodorkan dari tingkat desa.
Baca Juga: Berjaket Oranye, Sujiwo Membaur di Jalan Sehat: Kebijakan Kami Tetap ‘Pro-Guru’
Jika data yang masuk “sampah”, maka kebijakan yang keluar pun akan menjadi “sampah”.
“Saya sebagai bupati misalnya, disuguhkan dengan data yang salah, maka kebijakan dan keputusan saya pasti akan salah,” ujarnya mengingatkan para operator.
Guna meminimalisir eror dan menjamin integritas data, Pemkab Kubu Raya kini menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan resmi negara.
Sujiwo pun membagikan pengalamannya menggunakan data survei untuk membedah kebutuhan rakyat, di mana 53 persen menginginkan infrastruktur, yang akhirnya menjadi dasar kebijakannya saat ini untuk “ngegas” pembangunan fisik.
(ra)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
