Prioritas Infrastruktur Dasar Terabaikan
“Padahal kita masih melihat banyak jalan rusak di berbagai daerah. Di media sosial, masyarakat sampai kesusahan membawa orang sakit karena kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. Tapi anggaran miliaran justru habis untuk kajian yang tidak jelas di mana hasilnya dan siapa yang merasakannya,” ujar Rifal kepada Fakta Kalbar.
Ia menilai pola pengelolaan anggaran Pokir DPRD Kalbar Rp6 Miliar seperti ini sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan.
“Anggaran-anggaran Pokir seperti ini sudah keterlaluan. Data-data yang kami lihat akan kami laporkan ke pihak berwenang supaya diusut. Di provinsi lain, pola serupa sudah mulai dibongkar dan ternyata bermasalah. Jangan sampai Kalbar ikut menjadi ladang pemborosan uang rakyat,” tegasnya, merujuk pada potensi penyimpangan anggaran APBD.
Di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur dasar, khususnya jalan rusak, penggunaan anggaran besar untuk kajian yang tidak transparan dan tidak jelas keberadaannya menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana aspirasi.
Fakta Kalbar akan terus menelusuri keberadaan hasil pekerjaan tersebut dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait demi memastikan penggunaan APBD berjalan transparan dan bertanggung jawab.
(*Dhn)
