Faktakalbar.id, KALIMANTAN BARAT – Alokasi Pokir DPRD Kalbar yang diduga milik anggota DPRD Kalimantan Barat, Thomas Alexander, untuk kegiatan kajian dan penelitian bidang pertanian mencapai total Rp6 miliar. Seluruh paket tersebut tercatat di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Kalbar dan hanya berbentuk studi, kajian, serta pemetaan yang tersebar di sejumlah kabupaten, bahkan terdistribusi di luar daerah pemilihan (Dapil) Thomas Alexander.
Berdasarkan data yang diperoleh Fakta Kalbar, terdapat tujuh paket kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
- Kajian dan identifikasi potensi pengembangan optimalisasi lahan pertanian rawa tadah hujan Provinsi Kalbar di Kabupaten Sambas – Rp500 juta
- Kajian dan identifikasi potensi pengembangan optimalisasi lahan pertanian rawa tadah hujan Provinsi Kalbar di Kabupaten Kubu Raya – Rp500 juta
- Studi dan pemetaan distribusi sumber daya petugas, diperlukan adanya penyuluh pertanian lapangan dalam mengoptimalkan kinerja pembinaan kelompok tani di Kabupaten Ketapang – Rp2 miliar
- Studi dan pemetaan distribusi sumber daya petugas, diperlukan adanya penyuluh pertanian lapangan dalam mengoptimalkan kinerja pembinaan kelompok tani di Kabupaten Ketapang – Rp500 juta
- Kajian kawasan pertanian berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Ketapang – Rp500 juta
- Kajian pengembangan model monitoring dan evaluasi hasil produksi tanaman pangan di Kabupaten Kayong Utara – Rp500 juta
- Kajian pengembangan model monitoring dan evaluasi hasil produksi tanaman pangan di Kabupaten Ketapang – Rp500 juta
- Kajian dan Identifikasi Potensi Pengembangan dan Optimalisasi Lahan Pertanian Rawa Tadah, di Kayong Utara, Provinsi Kalbar Rp500 Juta
- Kajian dan Identifikasi Potensi Pengembangan dan Optimalisasi Lahan Pertanian Rawa Tadah, di Ketapang, Provinsi Kalbar Rp500 Juta
Baca Juga: Defisit Luar Biasa! Pokir Anggota DPRD Riau Tahun 2025 Terancam Tak Terealisasi Total
Total nilai dari sembilan paket tersebut mencapai Rp6 miliar dan bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.
Namun hingga kini, tidak ada informasi terbuka yang menjelaskan di mana hasil kajian-kajian tersebut dapat diakses atau dilihat publik. Laporan akhir, rekomendasi teknis, maupun dokumen output yang seharusnya menjadi produk utama kegiatan tersebut tidak ditemukan dalam kanal informasi resmi pemerintah daerah maupun laman instansi terkait.
Padahal, seluruh kegiatan tersebut menggunakan dana publik dan semestinya menghasilkan dokumen yang bisa dimanfaatkan petani, pemerintah daerah, maupun masyarakat luas sebagai dasar perbaikan kebijakan pertanian. bukan sekadar menjadi tumpukan dokumen internal yang tertutup.
Fakta Kalbar telah mendatangi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar dan meninggalkan nomor kontak untuk dihubungi, Jumat (21/11).
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan atau klarifikasi resmi terkait hasil, distribusi, maupun manfaat nyata dari tujuh paket kajian tersebut.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
