“CSR itu memang kita harus mendata. Idealnya kita data, kemudian kita satukan,” tambahnya.
Meski dihadapkan pada situasi sulit, Sukiryanto bersyukur seluruh fraksi di DPRD Kubu Raya sepakat dan menyetujui Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 yang telah disesuaikan tersebut.
“Alhamdulillah, semua fraksi setuju. Dan mudah-mudahan di 2026 ini kita siap untuk ‘go’,” pungkasnya optimis.
(ra)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
“Sayangnya, baru tiga daerah yang mengusulkan. Berdasarkan data Dinas Sosial, sebagian besar kabupaten/kota belum serius menyiapkan usulannya,” ungkapnya. Meski demikian, Harisson menekankan bahwa masih banyak potensi sumber keuangan, baik dari…
Gubernur Aceh, Mualem, menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan penolakan. Ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk provinsinya dipotong hingga 25 persen. Menurutnya, kebijakan ini akan menjadi beban berat bagi pemerintah…
Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan bahwa pemangkasan TKD pada 2026 akan berdampak besar pada belanja dan roda pemerintahan di daerah. Ia memaparkan, anggaran TKD pada…
Namun, ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal negara agar tidak mengganggu stabilitas keuangan. “Belum kita khususkan, kalau dia minta semuanya juga tanggung saya. Itu normal, permintaan…
Selain itu, DBH juga dibagikan kepada daerah non-penghasil dalam satu wilayah untuk menanggulangi dampak eksternalitas negatif, seperti kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. Baca Juga: Pelebaran Defisit APBN Capai…
Informasi tersebut diungkapkan oleh Rusliyadi, dari Lawyer Muda Kalbar, yang menerima laporan langsung dari warga Sekadau. Pengaduan tersebut disampaikan ke kantor hukum yang beralamat di Jalan Merapi, Pontianak. “Pengaduan ini…
