Ia menilai, jika dipimpin oleh sipil murni di tahap awal, penyusunan standar operasional dan penindakan sering kali berjalan lambat dan kurang optimal.
“Dari sisi praktis, ada kebutuhan mendesak untuk gerak cepat menindak mafia tambang. Keberadaan lembaga yang fokus menegakkan aturan terhadap aktivitas tambang ilegal jelas sangat bagus,” ujar Kiki.
Namun, Kiki memberikan catatan bahwa pelibatan aparat aktif ini sebaiknya diposisikan sebagai masa transisi.
Ia berharap ada transfer pengetahuan dan keahlian penindakan kepada aparatur sipil, sehingga ke depannya fungsi penegakan hukum bisa dijalankan oleh pihak internal kementerian secara mandiri.
Senada dengan Kiki, Pakar Kebijakan Publik Untan, Erdi, menekankan bahwa kombinasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto dan kehadiran aparat aktif di kementerian akan menciptakan efek gentar (deterrence effect) bagi para pelaku kejahatan tambang.
“Jika informasi dibuka transparan dan pemerintah tegas, saya rasa tidak ada yang berani bermain. Kehadiran aparat di sana seharusnya membuat mafia takut,” tegas Erdi.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa kolaborasi dengan aparat aktif, seperti posisi Irjen dari Polri dan Dirjen Gakkum dari Kejaksaan, sangat membantu kinerja kementerian dalam menata sektor energi yang kerap dirugikan oleh praktik ilegal.
Baca Juga: BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil: Ini Negara Hukum, Monggo Cari Negara Lain!
(*Mira)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
