Faktakalbar.id, PONTIANAK – Langkah pemerintah menempatkan aparat penegak hukum aktif, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan, di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat dukungan dari kalangan akademisi.
Kebijakan ini dinilai sebagai strategi taktis untuk mempercepat pemberantasan mafia tambang yang selama ini sulit tersentuh hukum.
Dalam diskusi “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi” yang digelar di Pontianak, Jumat (21/11/2025), Pakar Energi Universitas Tanjungpura (Untan), Kiki Priyo Utomo, menyebut kehadiran unit penegakan hukum di bawah komando aparat aktif adalah hal positif.
Menurut Kiki, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) merupakan organ baru di Kementerian ESDM yang membutuhkan figur pemimpin tegas sebagai role model.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
