“Sayangnya, baru tiga daerah yang mengusulkan. Berdasarkan data Dinas Sosial, sebagian besar kabupaten/kota belum serius menyiapkan usulannya,” ungkapnya.
Meski demikian, Harisson menekankan bahwa masih banyak potensi sumber keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak patah semangat menghadapi penurunan alokasi keuangan.
“Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2026 harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah agar program yang dijalankan benar-benar mendukung pembangunan Kalimantan Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalbar, Ahmad Priyono, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat guna memastikan efektivitas pembangunan daerah.
(ra)
