Akibatnya, lalu lintas di dalam kota kian padat dan rawan kecelakaan.
“Karena itu, kami terus mendorong agar pelabuhan segera dipindahkan ke Kijing dan dibangun jalur outer ring road untuk mengurai kepadatan,” jelasnya.
Kritik terhadap kelambanan pemindahan ini juga disuarakan Muhammad Fahmi. Ia menyebut pemindahan peti kemas ini sebagai pekerjaan rumah besar bagi Pelindo.
“Pemindahan peti kemas dari Pelabuhan Dwikora ke Pelabuhan Kijing menjadi PR besar Pelindo,” kata Fahmi.
Fahmi menilai jika peti kemas segera dipindahkan, Pelabuhan Kijing akan dapat difungsikan dengan maksimal untuk mempercepat perputaran ekonomi.
Persoalan ini diduga semakin rumit karena adanya keengganan dari pihak perusahaan.
Syarif Usmulyani meminta pemerintah tegas memindahkan perusahaan yang masih bertahan di Pelabuhan Dwikora.
“Yang saya tahu dapat informasinya ada tujuh perusahaan yang mampu melakukan pergerakan untuk bongkar muat. Tapi ada dua perusahaan yang tidak mau dengan alasan yang menurut saya sangat klise, investasi. Kita udah cek kemarin mereka belum melakukan investasi apa pun,” ujar Usmulyani.
Ia mendesak agar regulasi ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Regulasi pemerintah harus berani mengatakan tidak ada abuse of power. Jangan ada penyimpangan kekuasaan. Orang yang punya kekuatan berkuasa, merasa ‘Ini saya tetap di sana aja,’ ndak bisa, harus berlaku adil,” ucapnya.
Saat ini, jumlah peti kemas di Pelabuhan Dwikora Pontianak mencapai volume tahunan sekitar 265.000 TEUs dengan rasio 99,5 persen peti kemas.
Tingginya volume ini, ditambah belum adanya jalur khusus tronton, terus menjadi ancaman di jalan raya.
“Tronton itu kan panjang, sangat beresiko. Makanya pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan jalur khusus peti kemas yang berlabuh di Pelabuhan Kijing dan harus mendapatkan support maksimum baik dari pemerintah provinsi mau pun pemerintah pusat,” tambah Usmulyani.
Baca Juga: Pelindo Gelar Forum Safety Driving bagi Pengemudi Truck dan Operator Alat Bongkar Muat Pelabuhan
(*Mira)
