Adapun lima tuntutan lainnya yakni, mendesak keterbukaan informasi publik serta perkembangan media digital Pemda dan OPD, meminta solusi konkret terkait pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD), dan mendorong pemerataan percepatan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut transparansi audit terhadap seluruh pemerintahan desa se-Kabupaten Mempawah, serta mendesak evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap OPD.
Ketua umum PRISMA, Riko Muharandi, dalam orasinya menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap arah pembangunan daerah.
“Kami berdiri di sini bukan untuk menentang pemerintah, tapi untuk mengingatkan bahwa transparansi, pemerataan, dan keberpihakan pada rakyat kecil adalah roh dari pemerintahan yang berdaulat,” tegas Riko.
Baca Juga: Mahasiswa Mempawah Deklarasikan PRISMA, Wadah Baru untuk Kontribusi Daerah
Sementara itu, Kabid PSDM PRISMA, Fajar Arifin menambahkan dalam orasinya: “dari segi pendidikan juga tak akan luput, kami akan mengusahakan pemuda mempawah mendapatkan bantuan untuk menempuh pendidikan tinggi, kami akan beraudiensi lebih lanjut dengan pemkab terkait hal ini, dan nantinya para pemuda mempawah akan kami bimbing agar mereka mendapatkan beasiswa itu.”
“kami juga meminta maaf kepada masyarakat mempawah jika selama berjalannya mimbar bebas tadi mengganggu jalannya aktivitas mereka, meski begitu kami sangat membutuhkan uluran tangan serta rasa percaya dari masyarakat agar kami dapat menyuarakan aspirasi mereka hinggah sampai dan menemukan titik terang dari pemerintah,” tambahnya.
Kegiatan mimbar bebas yang dihadiri puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai kecamatan ini berlangsung kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian setempat.
(Ra)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
