Dalam arahannya, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyampaikan bahwa Pemprov Kalbar sebelumnya telah menerima aksi damai para sopir truk terkait kelangkaan Solar.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah daerah telah menetapkan Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 500.10/224/RO-EKON tentang penyediaan, pendistribusian, dan penyaluran Solar di Kalimantan Barat.
Ia menyoroti kuota BBM subsidi Kalbar tahun ini yang lebih rendah dari total usulan yang diajukan.
“Kuota BBM subsidi untuk Kalbar tahun ini ditetapkan sebesar 474.801 kiloliter, atau 79,33 persen dari total usulan 598.477 kiloliter. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius agar penyalurannya tepat sasaran dan tetap stabil selama periode Natal dan Tahun Baru,” tegas Krisantus.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov Kalbar telah membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran JBT dan JBKP.
Baca Juga: Jawab Tantangan Geografis, Pemprov Kalbar Pastikan Keterjangkauan Pangan Lewat GPM
Menurutnya, pengawasan di lapangan seringkali menghadapi tantangan, mulai dari deviasi harga yang tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi, potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, hingga keterbatasan kontrol saat proses distribusi.
“Melalui rapat ini, saya berharap lahir langkah-langkah pengendalian dan pengawasan yang lebih efektif, terutama menghadapi meningkatnya kebutuhan energi menjelang akhir tahun,” ujarnya.
Komite BPH Migas, Abdul Halim, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha penugasan BBM subsidi, termasuk rencana tindak lanjut bersama AKR Corporindo.
“Secara umum penyaluran BBM di Kalbar selama ini berjalan aman dan lancar. Untuk mengantisipasi kebutuhan pada masa Natal dan Tahun Baru, Pertamina menyiapkan layanan tambahan berupa SPBU siaga, kios Pertamina siaga, motoris, serta mobil tangki standby di titik-titik yang diprediksi mengalami peningkatan mobilitas,” ungkapnya.
Halim juga menambahkan bahwa BPH Migas telah mengoperasikan posko pemantauan berbasis CCTV dari Jakarta untuk memonitor potensi kelangkaan, kekurangan pasokan, kemacetan, maupun antrean di berbagai daerah, demi menjamin ketersediaan BBM jelang Nataru.
“Dengan sistem ini, kami dapat berkoordinasi langsung dengan para koordinator di daerah apabila terjadi indikasi gangguan distribusi,” ujarnya.
(Irf/Ica)
