Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Tyok Bagus Pemayun, menyampaikan bahwa pembentukan ULD-PB bukan sekadar seremoni.
Menurutnya, ini adalah pernyataan komitmen nyata bahwa Bali ingin membangun ketangguhan yang utuh, yang menjangkau dimensi fisik, sosial, budaya, kemanusiaan, dan keadilan sosial.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Agung Bayu Suryantara, menambahkan penjelasan teknis. Ia mengatakan, ULD PB Provinsi Bali memiliki fungsi koordinatif.
“(ULD-PB) bukan pelaksana langsung, melainkan penghubung berbagai sektor agar memastikan akses dan partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh fase penanggulangan bencana, mulai dari pra, saat hingga pascabencana,” jelasnya.
Pengukuhan unit di bawah naungan BPBD Provinsi Bali ini terlaksana atas kerja sama dengan SIAP SIAGA, sebuah kemitraan Australia dan Indonesia dalam manajemen risiko bencana.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPBD Provinsi Bali ini dihadiri pula oleh Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas, pejabat Konsulat Jenderal Australia di Bali Sophie Hanemayer, perwakilan Kedutaan Besar Australia, serta kepala BPBD provinsi, kabupaten/kota se-Provinsi Bali, dan mitra kerja setempat.
Baca Juga: Perkuat Respons Darurat, BNPB Bekali TRC Agar Siap Dikerahkan dalam 2×24 Jam
(*Red)
