Faktakalbar.id, NASIONAL – Penyandang disabilitas memiliki peran krusial dalam sistem penanggulangan bencana, tidak hanya sebagai objek penerima bantuan tetapi sebagai subjek yang aktif sejak tahap perencanaan dan penyusunan strategi.
Penegasan ini disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, pada acara pengukuhan dan peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) Provinsi Bali.
Baca Juga: BNPB dan BP Taskin Sepakat Bersinergi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Bencana
Pangarso menyebut, kegiatan yang berlangsung pada Jumat (24/10/2025) ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Oktober 2025.
Ia menyoroti pentingnya keterlibatan aktif kaum disabilitas untuk memastikan strategi penanggulangan bencana yang inklusif.
“Melalui keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penyusunan strategi, maka dapat dipastikan bahwa strategi tersebut akan mampu meningkatkan penanganan, perlindungan dan partisipasi disabilitas dalam penanggulangan bencana yang inklusi,” ujar Pangarso.
Ia menambahkan, pengukuhan dan peluncuran ULD PB Provinsi Bali ini merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014.
Peraturan tersebut mengamanatkan penyediaan layanan dan dukungan khusus bagi disabilitas dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.
“Sangat jelas bahwa perlindungan dan keselamatan merupakan hak semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dalam menghadapi ancaman bencana,” tambahnya.
Pangarso berharap unit ini siap menjadi garda terdepan untuk memastikan setiap langkah penanggulangan bencana di Bali terwujud secara inklusif dan merata.
Pelibatan disabilitas di Provinsi Bali ini mengusung semangat ‘Nothing without Us’, yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian penting dalam sistem.
Baca Juga: Raih Penghargaan Kelima, BNPB Perkuat Sinergi Arsip Kebencanaan dengan ANRI
BNPB ingin Provinsi Bali dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan prinsip inklusi di semua tahapan kebencanaan.
