Ia menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara komprehensif, baik dari sisi eksternal maupun internal.
“Sebanyak 60 persen nilai berasal dari pengawasan eksternal pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), dan 40 persen sisanya dari pengawasan internal di perangkat daerah,” ujar Rendrayani usai menerima penghargaan.
Menurutnya, hasil pengawasan ini menjadi cerminan keseriusan Pemkot Pontianak dalam mengimplementasikan Gerakan Sadar dan Tertib Arsip.
Baca Juga: Disperpusip Pontianak Komitmen Tingkatkan Literasi dan Kearsipan Berkualitas
Upaya ini sangat krusial untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), memastikan penyelamatan arsip sebagai aset negara dan bukti akuntabilitas, serta meningkatkan efisiensi layanan publik.
“Selain itu, Disperpusip juga tengah mengidentifikasi arsip-arsip penting untuk dilestarikan sebagai memori kolektif daerah,” sebutnya.
Tantangan dan Rencana ke Depan
Meskipun meraih prestasi, Ririn mengakui masih ada tantangan dalam pengelolaan kearsipan di Pontianak, terutama terkait kesadaran aparatur di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebagian besar perangkat daerah belum melaksanakan penyusutan arsip. Arsip yang seharusnya dimusnahkan masih tersimpan, begitu pula arsip permanen yang mestinya diserahkan ke LKD,” ungkap Ririn.
Keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) kearsipan juga masih menjadi kendala.
Oleh karena itu, LKD Kota Pontianak akan terus melakukan pembinaan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi kearsipan dinamis terintegrasi, Srikandi.
“Diharapkan melalui langkah ini, Pontianak dapat sepenuhnya mewujudkan Gerakan Sadar dan Tertib Arsip,” tutupnya. Prestasi Penghargaan Kearsipan Pontianak ini diharapkan menjadi pemacu semangat untuk perbaikan berkelanjutan.
Dalam acara penerimaan penghargaan tersebut, Kadisperpusip didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.
Baca Juga: Tata Kelola Arsip Modern, Kalbar Raih Peringkat Tiga Nasional dari ANRI
(*Red)
