Bupati menegaskan bahwa Ketapang memiliki banyak kawasan hutan dan konsesi kehutanan.
Pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat, sesuai amanat UUD 1945.
- Kemitraan Konsesi: Pemkab telah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar untuk mendorong kerja sama dengan pemegang konsesi (sekitar 20 konsesi).
Pemkab ingin masyarakat sekitar dilibatkan dalam program kemitraan dan usaha produktif di kawasan hutan. - Pengembangan Gula Enau: Alex menyoroti pentingnya pemanfaatan konsesi yang belum aktif untuk pengembangan tanaman enau.
Hal ini mengingat potensi Gula Enau Desa Gerai, Kecamatan Simpang Dua, yang masih dikelola secara tradisional.
“Potensi ini perlu dikembangkan lebih serius. Ke depan, Pemkab akan membantu pengadaan bibit enau agar menjadi produk unggulan Ketapang,” tegasnya. - Perubahan Status Lahan: Bupati juga telah menginstruksikan seluruh kepala desa mendata aset desa yang berada di kawasan hutan untuk diusulkan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Menteri Kehutanan, guna mengatasi kendala pembangunan.
Perluas Konservasi Satwa Endemik Kalimantan
Selain fokus pada Konservasi Orangutan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemkab Ketapang berencana memperluas upaya pelestarian terhadap burung enggang dan burung ruai.
Keduanya adalah satwa khas Kalimantan Barat yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat.
“Burung enggang kini hampir hanya tinggal nama. Kita berharap YIARI dapat membantu memperluas konservasi, tidak hanya untuk orangutan, tapi juga untuk satwa endemik Kalimantan lainnya,” kata Bupati.
Bupati Alexander berharap sinergi ini menjadi inspirasi bahwa pembangunan yang berkeadilan hanya bisa terwujud melalui kolaborasi, kepedulian, dan semangat gotong royong, menuju Ketapang yang semakin maju, mandiri, dan lestari.
(*AF)
