OPINI – Hujan yang kini kian deras di penghujung 2025 membawa pesan alam yang sama: kita sedang diuji tentang bagaimana menjaga keseimbangan bumi dan air di tanah kita sendiri. Ketika Sungai Kapuas meluap di Mempawah dan Melawi, atau ketika drainase kota Pontianak tak lagi sanggup menampung limpasan air, sesungguhnya bukan hanya sistem hidrologi yang kewalahan melainkan sistem sosial-ekologis kita yang belum menyatu.
Rapat Forum DAS Kalimantan Barat minggu ini memperlihatkan satu kenyataan sederhana namun mendalam: pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) bukan sekadar urusan menanam pohon, melainkan membangun kesadaran lintas generasi. Dari hulu hingga hilir, dari gunung hingga pesisir, kita sedang menulis ulang hubungan antara manusia, air, dan hutan dengan tinta tanggung jawab.
DAS: Urat Nadi yang Mulai Letih
Kalimantan Barat kini memiliki 18 DAS prioritas, mulai dari Kapuas, Sambas, Landak, Ketapang hingga Kendawangan. Di atas kertas, ini tampak sebagai daftar administratif. Namun di lapangan, tiap DAS menyimpan denyut kehidupannya sendiri — dengan tantangan yang makin berat.
Dari 14 juta hektar wilayah DAS Kalbar, lebih dari 680 ribu hektar sudah tergolong kritis dan sangat kritis. Sisanya, hanya sekitar 4 juta hektar yang masih berstatus “sehat”. Selebihnya berada dalam kondisi “lelah”, akibat pembukaan lahan, penambangan rakyat tanpa izin, dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan.
Baca Juga: MPTS di Gambut, Harapan Baru Desa Kubu Padi Sebagai Desa Penyangga KHDTK UNTAN
Inilah sebabnya BPDAS dan FORDAS menempatkan rehabilitasi lahan dan revegetasi sebagai jantung kegiatan tahun 2025–2026. Tidak lagi sekadar program tahunan, tetapi upaya pemulihan ekologi jangka panjang yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha.
Tahun ini, dua persemaian besar BPDAS di Sungai Selamat dan Melawi telah menyiapkan 300 ribu bibit produktif dan endemik untuk kegiatan Aksi Rehabilitasi Lahan (ARL). Sebagian untuk penanaman langsung, sebagian lagi disalurkan melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR). Dari masyarakat, untuk masyarakat.
Menumbuhkan Kehidupan dari Tanaman Lokal
Kita sering lupa bahwa hutan tidak hanya terdiri dari pohon, tapi juga dari penghidupan. Itulah sebabnya, arah rehabilitasi ke depan tidak hanya menanam tengkawang dan meranti, tapi juga kopi, durian, dan purik/ kratom tanaman produktif yang memberi nilai ekonomi sekaligus ekologis.
Kratom (Mitragyna speciosa), misalnya, kini tumbuh subur di sepanjang bantaran Sungai Leboyan dan Sungai Ambawang. Bagi masyarakat setempat, kratom bukan sekadar komoditas ekspor, tapi penopang hidup yang bersahabat dengan air. Mereka memanen daunnya tanpa menebang batangnya, menjaga kelembapan tanah sekaligus menghidupi keluarga.
Inilah bentuk nyata dari ekonomi hijau berbasis rakyat. Jika diolah dengan tata kelola yang baik dan payung hukum yang jelas, kratom dapat menjadi simbol transformasi Kalbar menuju ekonomi berbasis ekosistem, bukan eksploitasi.
Show Window di KHDTK Untan
Salah satu ide paling menarik dalam rapat kali ini adalah menjadikan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Kabupaten Kuburaya, Mempawah dan Landak sebagai show window Forum DAS Kalbar semacam “etalase hidup” bagaimana kerja lintas sektor bisa bersatu.
Kegiatan yang diinisiasi oleh penulis dan tim kolaborasi ini akan dirancang sebagai proyek multi-tahun:
- Tahun 2025: penguatan kelembagaan masyarakat dan pelatihan dasar konservasi,
- Tahun 2026: penanaman kopi (liberika) dan tanaman endemik produktif,
- Tahun 2027: pelatihan pengolahan hasil, pemasaran digital, dan pengembangan ekonomi lokal.
Di sinilah spirit kolaborasi nyata antara universitas, BPDAS, Dinas LHK, koperasi, UMKM, dan masyarakat adat menemukan bentuknya. Jika berhasil, titik-titik Desa binaan dapat menjadi laboratorium sosial-ekologis yang merepresentasikan wajah baru pengelolaan DAS berbasis komunitas, berkelanjutan, dan bernilai tambah.
Data, Banjir, dan Keberanian Mengakui Fakta
Rapat juga menyinggung hasil analisis banjir di Mempawah, Pontianak, dan Kaupaten terkait lainnya. Data menunjukkan peningkatan limpasan air (runoff) yang signifikan antara tahun 2015 hingga 2025. Di Pontianak, penyempitan dan penutupan saluran drainase memperparah genangan. Di Mempawah, lebih dari 60% area yang dulunya hutan kini berubah menjadi APL (Areal Penggunaan Lain), menjadikan air tak lagi punya ruang untuk meresap.
Masalahnya bukan hanya pada curah hujan, tetapi pada tata ruang yang kehilangan logika ekologi. Ketika saluran air tertutup beton, hutan penyangga digantikan kebun sawit, dan rawa disulap menjadi perumahan, maka banjir bukan bencana, tapi konsekuensi.
