Menurutnya, pemeriksaan BPK bukanlah sekadar rutinitas, melainkan instrumen penting untuk perbaikan tata kelola keuangan.
“Saya tidak ingin ini hanya jadi catatan. Harus betul-betul ditindaklanjuti. Jangan tunggu ditegur dua kali,” tegasnya.
Ia menginstruksikan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap responsif dan proaktif dalam menyediakan data yang akurat kepada tim pemeriksa BPK.
Krisantus menekankan agar semua dokumen diverifikasi terlebih dahulu sebelum diserahkan untuk menghindari keterlambatan dan kesalahan.
“Pendampingan juga harus maksimal, baik dari segi informasi, teknis, maupun administratif,” pesannya.
Krisantus berharap, melalui pemeriksaan yang transparan dan akuntabel, tata kelola pemerintahan dapat terus membaik, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat.
Baca Juga: Angka Stunting Kalbar Justru Naik Jadi 26,8 Persen, Melawi Catatkan Angka Tertinggi
(*Mira)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
