Alih-alih memperkuat layanan publik dan memperluas akses telekomunikasi bagi masyarakat daerah, Telkom justru sibuk membangun restoran cepat saji diatas tanah negara.
“Negara kita digarda depan mengutuk penjajahan dan kekerasan Israel, tapi ironisnya, BUMN seperti Telkom malah bermitra dengan merek global yang dituding menyokong pasukan IDF. Ini pengkhianatan terhadap nurani bangsa,” ujarnya geram.
Kemarahan publik kian meluas di media sosial.
Ribuan komentar warganet menyerbu lini masa, menuding Telkom Kalbar telah menyalahgunakan amanah rakyat.
“Telkom harusnya memperbaiki jaringan, bukan memperluas warung burger di atas aset negara!” tulis salah satu netizen di platform X (Twitter).
Desakan agar Kementerian BUMN turun tangan pun semakin keras terdengar.
Baca Juga: Polemik McDonald’s Pontianak dan Keterlibatan PT Telkom Kalbar, Netizen Ramai Berkomentar
Publik meminta dilakukan audit investigatif dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kerja sama komersial yang melibatkan Telkom Kalbar, termasuk transparansi penggunaan aset negara.
Herman menegaskan, penggunaan aset publik untuk bisnis swasta merupakan bentuk pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan berpotensi menabrak hukum administrasi negara.
“Ini bukan sekadar soal burger dan kentang goreng. Ini soal moral, kedaulatan ekonomi, dan tanggung jawab negara terhadap aset rakyat,” tandas Herman.
Kini, masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah pusat, apakah akan berpihak pada kepentingan rakyat, atau justru membiarkan BUMN melaju di jalur kapitalisme yang kian tak terkendali.
(*Red)
