Sejumlah aktivis menilai Pemerintah Kabupaten Sintang belum mampu menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan pelestarian lingkungan.
Ketua DPD GWI Kalbar, Alfian, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera melakukan audit infrastruktur secara menyeluruh. Ia meminta prioritas diberikan pada perbaikan jalan, penambahan penerangan kota, serta penghijauan lingkungan.
“Jalan, penerangan, dan penghijauan kota adalah satu kesatuan tata ruang yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat butuh bukti nyata, bukan sekadar janji pembangunan saat kampanye,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurutnya, sebagai daerah dengan banyak perkebunan besar, Sintang seharusnya mendapatkan dukungan optimal dari sektor swasta.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Sintang belum memberikan keterangan resmi terkait langkah konkret untuk memperbaiki jalan rusak maupun menambah penerangan umum.
Meski begitu, harapan warga tetap sama, agar pemerintah segera hadir menghadirkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Akses Jalan Rusak, Jenazah Warga di Sintang Terpaksa Ditandu Sejauh 4 Kilometer
(*Mira)
