Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dihadapkan pada tantangan fiskal yang signifikan pada tahun anggaran 2026.
Kementerian Keuangan secara resmi telah memangkas dana transfer ke Kalbar sebesar Rp522 miliar, sebuah kebijakan yang dipastikan berdampak serius terhadap program pembangunan daerah, terutama di sektor infrastruktur.
Baca Juga: Anggaran Rp47 Miliar Batal, Sejumlah Proyek Infrastruktur Jalan di Sambas Tertunda
Konfirmasi mengenai pemotongan anggaran ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson.
Ia menyatakan bahwa Pemprov telah menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan dan menegaskan perlunya efisiensi di semua lini pemerintahan untuk menyikapi pengurangan anggaran ini.
“Tahun depan kita harus lebih efisien, karena dana transfer dari pusat ke Kalbar berkurang Rp522 miliar,” ujar Harisson pada Selasa (30/9/2025).
Menurut Harisson, sektor yang paling merasakan dampak dari pemangkasan dana ini adalah infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Baca Juga: Jalan Berlumpur di Ketapang Ganggu Mobilitas Warga dan Distribusi Barang
Selama ini, alokasi belanja tahunan untuk infrastruktur jalan di Kalbar berada di kisaran Rp400 hingga Rp500 miliar.
Dengan adanya pemotongan yang nilainya bahkan melebihi alokasi tersebut, muncul kekhawatiran besar akan terhambatnya proyek-proyek konektivitas antarwilayah.
“Kalau belanja infrastruktur jalan saja sekitar Rp400 miliar, lalu dipotong Rp522 miliar, tentu akan sangat berpengaruh pada program pembangunan,” tegasnya.
Untuk menekan dampak defisit dan menjaga agar program-program prioritas tetap dapat berjalan, Pemprov Kalbar akan mengambil langkah strategis.
