Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara rinci berbagai aspek teknis, mulai dari mekanisme penerbitan SLHS, peran aktif puskesmas dalam melakukan verifikasi lapangan, hingga dukungan Labkesda untuk uji laboratorium terhadap sampel pangan yang disajikan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Feria Kowira, menekankan bahwa sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administrasi.
Baca Juga: Ria Norsan Nikmati Santap Bersama MBG Di SMKN 5 Pontianak
“Keberadaan SLHS bukan sekadar pemenuhan administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen untuk menjamin keamanan pangan yang beredar di masyarakat, terutama pada sarana-sarana yang berisiko seperti tempat pengolahan pangan siap saji, jasa boga dan kantin sekolah,” ujarnya.
Langkah percepatan ini diharapkan dapat memastikan seluruh penyedia pangan dalam program MBG telah memenuhi standar kesehatan yang ketat, sehingga memberikan jaminan keamanan dan kualitas gizi bagi para siswa di Ketapang.
(ra)
