Oleh karena itu, setiap kendaraan dengan pelat nomor dari provinsi mana pun di Indonesia memiliki hak yang sama untuk melintas di seluruh penjuru negeri tanpa terkecuali.
Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan seorang kepala daerah untuk melarang atau mempersulit kendaraan dari provinsi lain hanya karena perbedaan pelat nomor.
Baca Juga: KPK Tak Tutup Kemungkinan Periksa Bobby Nasution Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar
Kebijakan semacam itu dinilai melanggar aturan nasional dan dapat mengganggu kerukunan antarwarga yang selama ini telah terjalin.
Hingga berita ini diturunkan, kontroversi mengenai razia truk pelat Aceh ini masih terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
(*Red)
