Meskipun proses hukum sudah berjalan berbulan-bulan, publik masih menantikan transparansi aparat penegak hukum mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik praktik ilegal tersebut.
Lambatnya pengumuman tersangka membuka ruang spekulasi mengenai adanya tarik-menarik kepentingan di balik kasus ini. Pertamina di satu sisi menegaskan posisi sebagai korban, tetapi di sisi lain tetap menjadi sorotan publik karena dianggap terlambat merespons.
Kini, independensi aparat penegak hukum dipertanyakan, mengingat kasus ini menyangkut bisnis pelumas bernilai miliaran rupiah.
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Kalimantan Barat, M. Rifal, menilai kunci kasus ini bukan hanya soal pidana pemalsuan, melainkan juga potensi keterlibatan jaringan distribusi ilegal yang lebih luas.
“Jika aparat ragu mengumumkan tersangka, publik bisa menafsirkan ada sesuatu yang disembunyikan,” ujarnya.
(Dhn)
