DPR Desak Aparat Investigasi Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memberikan pernyataan kepada media terkait kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memberikan pernyataan kepada media terkait kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis di Kompleks Parlemen, Jakarta. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah.

Peristiwa ini menjadi sorotan serius di tengah upaya pemerintah menjalankan program tersebut secara masif.

Baca Juga: Gubernur Kalbar Geram Insiden Keracunan MBG: “Siapa Koordinatornya? Saya Akan Cari!”

Dasco menegaskan bahwa insiden ini harus disikapi secara serius oleh semua pihak terkait.

“Tentunya kita meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyikapi hal ini dengan serius. Kita juga meminta kepada APH (aparat penegak hukum) untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, (25/9/2025).

Menurut Dasco, investigasi ini penting untuk membedakan penyebab insiden, apakah murni karena kelalaian atau ada unsur kesengajaan.

“Untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, dan mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja,” tambahnya.

Selain mendesak APH, Dasco juga meminta agar pihak penyelenggara program Makan Bergizi Gratis segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Baca Juga: Keracunan Massal MBG di Bandung Barat, Korban Capai 500 Siswa, Status KLB Ditetapkan

Tujuannya agar program yang seharusnya bermanfaat ini bisa kembali berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban lagi.

“Kita kasih kesempatan kepada MBG untuk mengadakan evaluasi, yang dianggap perlu sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” jelas Dasco.

Terkait wacana pemanggilan pimpinan penyelenggara MBG ke DPR, Dasco menyebut hal tersebut belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena DPR akan memasuki masa reses.

Namun, ia memastikan komisi teknis terkait di DPR akan tetap memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan.

“Besok udah reses. Saya pikir komisi terkait, komisi teknis di DPR juga sudah mungkin mengikuti perkembangan,” kata Dasco.

Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id