Faktakalbar.id, PONTIANAK – Massa yang tergabung dalam Sentral Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (SPARKA) menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (24/9/2025).
Aksi yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional ini menyuarakan tuntutan utama terkait maraknya konflik agraria dan perampasan lahan di Kalbar.
Baca Juga: Petani di Desa Kuala Dua Tewas Disambar Petir Saat Pulang dari Sawah
Perwakilan Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Kalimantan Barat, Yetno, ketika diwawancarai wartawan ia menyoroti besarnya lahan yang diberikan kepada perusahaan.
Ia menyebutkan, lebih dari setengah dari total 14,67 juta hektar lahan di Kalbar sudah diberikan kepada perizinan perkebunan sawit, pertambangan, dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Menurut Yetno, kondisi ini memicu konflik agraria di berbagai tempat, termasuk di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.
Ia secara khusus menyoroti konflik antara masyarakat dan PT Mayawana Persada di Ketapang.
“Hari ini tengah menghadapi konflik agraria yang sangat tinggi. Perampasan tanah, penggusuran lahan secara paksa yang dilakukan perusahaan tanpa ada pemberitahuan,” tegas Yetno.
Ia menambahkan, pembukaan lahan bahkan dilakukan pada malam hari, menghancurkan kebun karet produktif milik masyarakat.
Akibatnya, masyarakat kehilangan sumber ekonomi, bahkan kehilangan hutan yang selama ini menjadi sumber kebutuhan sehari-hari seperti sayuran dan obat-obatan.
Baca Juga: Aksi Koalisi Transisi Energi Berkeadilan Tolak Biomassa di Kalimantan Barat
(*Mira)
