Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menunjukkan komitmen kuatnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam acara exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar pada Senin, (22/9/2025).
Pertemuan yang diadakan di Kantor Gubernur ini membahas hasil pemeriksaan BPK terkait lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan belanja daerah.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Dorong Bank Kalbar Bentuk Jabatan Direktur TI untuk Perkuat Digitalisasi
Dalam arahannya, Gubernur Norsan menekankan pentingnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti temuan dan catatan yang diberikan oleh BPK.
Ia menegaskan bahwa tindak lanjut ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah proses untuk mendalami dan memperbaiki sistem internal.
“Kepada OPD agar betul-betul mendalami sehingga kita bisa tahu posisi apa kelemahan kita selama ini. Jangan ada yang menunda, apalagi mengabaikan permintaan tim pemeriksa,” ujar Gubernur Norsan.
Pernyataan tersebut mencerminkan keseriusan Pemprov Kalbar dalam memastikan setiap Rupiah dari anggaran daerah digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
