Satono mengakui kondisi infrastruktur di wilayah Sambas memang masih memerlukan perhatian serius. Ia menuturkan sudah meninjau langsung berbagai lokasi dan berjanji pembangunan akan terus dilakukan secara bertahap, dengan catatan mendapat dukungan penuh dari DPRD maupun masyarakat.
Baca Juga: Demo Besar di Sambas, Warga Kritik Keras Kebijakan Pemda
“Kalau 45 anggota dewan sejalan, insya Allah pembangunan jalan dan jembatan dapat kita wujudkan secara bertahap,” tegas Satono.
Terkait tenaga honorer, ia menyampaikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan KemenPAN-RB dan BKN. Ia berharap guru honorer bisa diakomodasi melalui skema PPPK paruh waktu, meski prosesnya membutuhkan waktu.
“Selama ini saya tidak pernah menyampaikan adanya pemberhentian. Jadi saya minta tetap bekerja seperti biasa sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menanggapi isu mengenai dugaan utang Pemkab Sambas sebesar Rp200 miliar. Ia meragukan sumber data tersebut dan berjanji akan melakukan penelusuran lebih lanjut.
“Kalau memang ada, tanyakan saja bank mana yang memberikan pinjaman sebesar itu. Begitu pula hibah Rp150 miliar, belum jelas apakah dari provinsi atau pemerintah pusat melalui DIPA,” jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Sambas Bahas Kebutuhan PPPK Paruh Waktu Bersama KemenPANRB
Selain itu, ia turut menyinggung masalah tambang rakyat. Satono mengimbau masyarakat pemilik lahan berpotensi tambang agar segera mengajukan izin.
“Pemkab Sambas sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi. Hal ini agar pengelolaan tambang bisa lebih tertata dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
(DNS)
