Faktakalbar.id, KAPUAS HULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung tata kelola kratom, atau daun purik, salah satu komoditas unggulan daerah.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyatakan dukungan penuh terhadap regulasi yang akan mengatur industri ini.
“Kami pemerintah daerah sangat mendukung pembentukan regulasi untuk industri kratom ini,” ujar Gubernur saat meninjau pabrik pengolahan kratom di Kalbar di Putussibau, Kapuas Hulu, Minggu (14/9/2025).
Menurut Norsan, komoditas kratom memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di Kapuas Hulu.
Baca Juga: Kadin Kalbar dan PurNature Khatulistiwa LCC Bahas Skema Ekspor Kratom Satu Pintu
Manfaat ini juga diyakini dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pada prinsipnya, kratom ini sangat membantu masyarakat. Terutama di Kapuas Hulu ini,” tambahnya.
Meski demikian, Norsan menekankan pentingnya regulasi tata niaga yang jelas, terutama untuk melindungi para pelaku usaha dari fluktuasi harga di pasar internasional.
“Kita ekspor keluar. Perdagangan ini akan kita buat regulasinya, supaya mereka terlindungi dengan regulasi atau aturan-aturan, agar tidak mudah dipermainkan harga oleh pembeli,” tegasnya.
Terkait jalur ekspor, Gubernur mengungkapkan bahwa nantinya seluruh ekspor kratom dari Kalbar akan diarahkan melalui Pelabuhan Internasional Kijing.
Baca Juga: DJP Kalbar Kolaborasi Berikan Edukasi dan Pengawasan Usaha Kratom
Ini akan dilakukan setelah pelabuhan tersebut beroperasi secara maksimal.
“Ketika Kijing sudah berfungsi dengan maksimal, nanti kita akan buat semacam pergub (peraturan gubernur) supaya seluruh ekspor-impor diarahkan ke satu tempat itu,” jelasnya.
Untuk memastikan kualitas produk, pemerintah berencana menjalin kerja sama dengan Balai POM guna pengawasan dan pengujian menyeluruh.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
