Sementara itu, dua pembicara dari Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Brigadir Jenderal TNI Susanto dan Laksamana Pertama TNI Yanda Dwira Firman Z, memaparkan mandat UNHAN untuk mencari solusi mitigasi bencana pasang surut di Muara Angke.
Solusi yang dikembangkan berupa pembangunan rumah apung dan rumah panggung, serta penataan lingkungan pemukiman.
Dalam sesi panelis, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menekankan pentingnya resiliensi masyarakat.
“Kepulauan di Indonesia berzona merah dan kuning, kita harus melihat bahwa risiko akan lebih tinggi, tapi bukan berarti kita menyerah,” jelas Raditya.
Ia menambahkan, situasi ini justru menjadi momentum untuk membangun kesadaran kolektif agar siap menghadapi ancaman.
Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Mohamad Rahmat Mulianda, menyoroti potensi kerugian ekonomi hingga Rp72,9 triliun jika wilayah pesisir tidak mampu mengantisipasi risiko bencana.
Sedangkan Manajer Program Bidang Lingkungan Dompet Dhuafa, Ahmad Baihaqi, membagikan praktik unik konservasi mangrove di Demak yang dilakukan masyarakat di atas kuburan leluhur.
Di akhir sesi, Ketua Umum MPBI, Avianto Amri, memberikan lima rekomendasi kunci, di antaranya perlunya kebijakan nasional relokasi akibat bencana, pelibatan masyarakat secara bermakna, dan memiliki cetak biru ketangguhan bencana untuk kawasan pesisir.
Para pembicara lain dari Yayasan Penabulu, Rumah Zakat, dan Women in Local Humanitarian Leadership (WLHL) juga memaparkan program-program berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat, seperti kelompok ibu-ibu dan anak muda, dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
(ra)
