Faktakalbar.id, PONTIANAK – Sabtu (13/09/2025) – Pelaksanaan Technical Meeting (TM) Seleksi Provinsi (Selekprov) cabang olahraga (cabor) pencak silat Kalimantan Barat (Kalbar) 2025 sempat diwarnai ketegangan.
Hal ini dipicu protes keras dari kontingen Kota Pontianak terkait keikutsertaan sejumlah atletnya yang didaftarkan oleh kabupaten lain secara ilegal, tanpa prosedur mutasi resmi.
Baca Juga: Kehangatan Tumpahan Salok, Ajang Silaturahmi Masyarakat Sambas di Perantauan
Ketua Pengkot IPSI Kota Pontianak, Dedet Gunawan, menyatakan bahwa atlet-atlet tersebut masih terdaftar sah sebagai binaan Kota Pontianak.
“Tidak ada proses mutasi, tidak ada surat keterangan, dan tidak ada persetujuan dari pihak kami. Maka, atlet ini tidak berhak tampil membela daerah lain dalam ajang resmi seperti Selekprov,” ujarnya.
Polemik ini menjadi sorotan utama saat verifikasi keabsahan peserta, di mana atlet dimaksud belum pernah mengajukan proses perpindahan sebagaimana diatur dalam regulasi mutasi atlet nasional.
Aturan ini tercantum dalam Technical Handbook (THB) PON Beladiri 2025, pada persyaratan peserta huruf e, yang menyebutkan: “Bagi atlet yang menjalani proses mutasi harus menyertakan Surat Keterangan sesuai dengan peraturan mutasi atlet yang berlaku dari KONI Pusat.”
Baca Juga: Atlet Sintang Mursalin Juara Turnamen Biliar se-Kalbar, Kalahkan Pebiliar Pontianak
Dedet menegaskan pentingnya menjunjung sportivitas.
“Jangan sampai hendak berprestasi dilakukan secara instan, yaitu mencomot atlet dari daerah lain, tanpa prosedur yang benar,” katanya. Ia menekankan, prosedur mutasi harus ditempuh agar keabsahan atlet sesuai aturan.
Menanggapi polemik ini, Kabid Organisasi KONI Kalbar, Rusdi Mahmud, menjelaskan bahwa semua proses mutasi atlet pada event resmi harus mengacu pada aturan dari KONI Pusat.
“Dalam event resmi, acuan utama tetap pada aturan dari KONI Pusat. Biasanya, dalam setiap kegiatan seleksi atau kejuaraan, ada Technical Handbook (THB) yang secara umum mengatur hal ini,” jelas Rusdi Mahmud.
Menurutnya, panitia Selekprov dan Pengprov IPSI Kalbar harus bersikap tegas dan menjunjung asas keadilan serta sportivitas.
Hal ini penting untuk menjaga integritas kompetisi.
(ra)
