“Kalbar sebagai penghasil karet dan sawit terbesar justru hanya mendapat DBH kecil. Tahun lalu mencapai Rp50 miliar lebih, sekarang jauh di bawahnya. Ini tentu sangat merugikan daerah. Belum lagi dari sektor pertambangan dan hasil alam lain yang besar, tetapi bagi hasilnya tidak sebanding dengan kontribusi Kalbar terhadap devisa negara,” ujar Zulfydar.
Selain itu, DPRD Kalbar juga meminta Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk mendorong percepatan operasional Pelabuhan Internasional Kijing. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pusat ekspor impor.
Kehadiran pelabuhan ini dinilai penting. Dengan demikian, ekspor Kalbar bisa tercatat langsung. Ini akan memperkuat perekonomian daerah. Keberadaannya juga akan mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi dari luar daerah.
(GG)
