DPRD Kalbar Serahkan Tuntutan Demonstrasi ke DPR-RI, Point Utama PKH, PETI, Hingga DBH

"DPRD Provinsi Kalbar menyerahkan dokumen aspirasi mahasiswa dan masyarakat ke DPR RI, Selasa (9/9/2025). (Dok. DPRD ProV Kalbar to faktakalbar.id )"
DPRD Provinsi Kalbar menyerahkan dokumen aspirasi mahasiswa dan masyarakat ke DPR RI, Selasa (9/9/2025). (Dok. DPRD ProV Kalbar to faktakalbar.id )

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pimpinan dan ketua fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI serta sejumlah anggota DPR RI. Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (9/9/2025).

Audiensi tersebut dilakukan untuk menyerahkan tuntutan hasil demonstrasi mahasiswa dan masyarakat Kalbar. Tuntutan itu telah berlangsung selama lima hari. Tuntutan ini mencakup 17+8 poin serta persoalan strategis daerah.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, menjelaskan bahwa sebagian tuntutan sudah dipenuhi. Namun, pihaknya juga membawa isu lain.

Isu tersebut adalah masalah Program Keluarga Harapan (PKH), penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), perkebunan sawit, dan dana bagi hasil (DBH). Dana ini dinilai belum adil bagi Kalbar.