Selain itu, ia mengimbau pimpinan untuk segera menyelesaikan perselisihan secara persuasif agar tidak menimbulkan masalah lebih besar.
Baca Juga: Lantik Puluhan Pejabat Baru, Wawako Pontianak Bahasan: ASN Harus Proaktif, Jangan Tunggu Viral
Suasana kerja yang harmonis sangat mendukung pencapaian kinerja organisasi.
“Pada akhirnya, semua yang kita lakukan bermuara pada kesejahteraan warga Kota Pontianak. Itulah hakikat otonomi daerah yang dijalankan melalui birokrasi,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekda menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dirancang tanpa defisit, dengan memprioritaskan efisiensi dan kebutuhan masyarakat.
“Jika dilihat dari penggunaan APBD Kota Pontianak, sejauh ini tidak mengalami defisit. Program-program pemerintah sudah mulai berjalan, baik untuk pengembangan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur dasar,” jelas Amirullah.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran tidak akan menghambat program, justru memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran.
Belanja daerah diprioritaskan pada program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup 98% warga.
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik juga terus berlanjut, khususnya di wilayah pinggiran.
Baca Juga: Coffee Morning Pemkot Pontianak, Wali Kota Tekankan Disiplin ASN dan Penataan Kantor
Program padat karya juga menjadi perhatian karena mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal.
“Para pedagang dan pelaku usaha kecil turut merasakan manfaat perputaran ekonomi yang sehat,” imbuhnya.
Ia menekankan, dengan iklim usaha yang kondusif, kunjungan ke Pontianak terus meningkat.
“Semakin banyak orang datang dan berbelanja di Pontianak, maka semakin besar pula kontribusi terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya.
(*Red/Kominfo)
