“Keputusan ini berlaku mulai hari ini, 4 September 2025. Selanjutnya, Gubernur telah menunjuk Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Plt Kepala Biro Hukum Setda Kalbar,” ujar Harisson.
Harisson menegaskan, keputusan itu diambil berdasarkan rekomendasi BKN dan hasil pemeriksaan tim internal Pemerintah Provinsi Kalbar.
Adapun sanksi dijatuhkan karena Rita Hastarita dan Abussamah terbukti tidak menjaga netralitas sebagai ASN dalam Pemilihan Gubernur Kalbar 2024.
(Dhn)
Menjadi Gubernur Kalbar Puncak karier politiknya terjadi pada tahun 1960. Oevaang Oeray menerima mandat sebagai Gubernur Kalimantan Barat, menggantikan pejabat sebelumnya. Selama menjabat, ia menghadapi tantangan berat, mulai dari situasi…
“Jadi kita harus hadir membantu sesama yang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoaks dan provokasi, memperkuat ketahanan ekonomi mulai dari level keluarga, berkontribusi dalam pembangunan sesuai peran masing-masing. Mari…
“Saya akan tindak lanjuti… DAD untuk biaya operasional, bukan untuk biaya pribadi, tapi biaya operasional untuk organisasi berjalan,” tambahnya. Mantan Bupati Mempawah ini juga menitipkan pesan persatuan. Mengingat Kalbar adalah…
Para pelaku tindak pidana ringan tidak hanya ditempatkan di balai pelatihan kerja (BLK), tetapi juga dapat diterjunkan langsung ke fasilitas umum dan tempat ibadah untuk melakukan kerja bakti. “Kita dari…
Baca Juga: Sujiwo: Publik Semakin Menyoroti Kinerja, ASN Wajib Adaptif dan Responsif Sementara itu, Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam, menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian ini dijatuhkan karena pelanggaran disiplin yang…
Ia juga menginformasikan status pelantikannya di Kejaksaan Agung. “Tugas saya telah berakhir pada tanggal 23 Oktober 2025 dan saya sudah dilantik di Kejaksaan Agung. Saat ini saya kembali ke Pontianak…
