“Seharusnya ada pembagian prioritas yang jelas. Mana anggaran yang perlu diperbesar, dan mana yang seharusnya dipangkas. Tujuannya agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat APBD,” ujarnya.
Luffi juga menilai porsi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang mencapai 28 persen dari total APBD justru semakin membebani arah pembangunan daerah.
Baca Juga: Aliansi Sambas Bergerak Gelar Aksi, Layangkan 9 Tuntutan ke DPRD dan Pemda
Ia menegaskan DPRD seharusnya fokus menjalankan fungsi pengawasan, bukan larut dalam kepentingan proyek semata.
“Memang Pendapatan Asli Daerah perlu diperhatikan, tapi jangan sampai arah pembangunan dibebankan kepada kepentingan Pokir,” katanya.
Dalam aksinya, mahasiswa menegaskan siap dipanggil untuk audiensi maupun beradu data terkait temuan mereka.
Aliansi juga mendesak perbaikan serius dalam pengelolaan APBD agar setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Sambas.
(DNS)
