Mereka membahas dinamika politik nasional dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Barat.
Menerapkan Pendekatan Humanis dalam Pengamanan
Kombes Pol. Bayu Suseno menekankan bahwa pendekatan humanis merupakan prioritas utama.
“Aparat kami dilatih untuk menggunakan komunikasi persuasif, memediasi koordinator aksi, dan mengurangi penggunaan kekuatan fisik. Semua langkah dilakukan sesuai UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Perpol No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian. Kami ingin memastikan bahwa hak konstitusional masyarakat tetap terlindungi sambil menjaga ketertiban umum,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Polda Kalbar selalu melakukan upaya preventif sebelum dan selama aksi berlangsung.
Baca Juga: Tim Gabungan Jatanras Polresta Pontianak Amankan Remaja Pembawa Senjata Tajam dan Bom Molotov
“Kami melakukan pemetaan lokasi aksi, pengaturan jalur demonstrasi, dan koordinasi intensif dengan tokoh agama, tokoh adat, serta pemerintah daerah. Tujuannya agar aspirasi masyarakat tersampaikan secara damai dan tidak menimbulkan gesekan,” jelas Kabidhumas.
Pentingnya Literasi Informasi dan Netralitas Aparat
Sementara itu, Dr. Jumadi, pengamat politik Universitas Tanjungpura, menyoroti pentingnya etika komunikasi dan literasi informasi di tengah dinamika politik yang pesat.
“Cara pejabat publik menyampaikan informasi kepada masyarakat memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik. Kolaborasi antara aparat, tokoh masyarakat, dan media lokal sangat penting untuk menekan potensi konflik dan memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat,” kata Jumadi.
Kombes Pol. Bayu Suseno juga menekankan pentingnya menjaga netralitas aparat di lapangan.
“Setiap anggota kami diarahkan untuk bersikap profesional dan netral. Kami berkomitmen membangun kepercayaan publik melalui transparansi, komunikasi terbuka, dan pendekatan humanis, sehingga masyarakat merasa aman dan aspirasi mereka didengar,” tegasnya.
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
