Hal tersebut disampaikannya kepada awak media pada Jumat (29/8/2025) di ruang kerjanya.
“Pada saat ini Pemda Sambas sedang merapikan data untuk mengusulkan ke pemerintah pusat tentang pengangkatan PPPK paruh waktu, meskipun sudah melewati batas waktu yang ditetapkan kita masih diberikan ruang oleh KemenpanRB untuk itu,” ungkap Sekda.
Lebih lanjut, Ferry Madagaskar mengatakan bahwa Pemkab Sambas bahkan berkeinginan agar seluruh tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK secara penuh, tidak hanya paruh waktu.
“Jika berpeluang, Bupati Sambas bahkan akan mendorong status paruh waktu itu menjadi penuh waktu seperti pengangkatan PPPK sebelumnya,” jelas Sekda.
Sekda menyadari bahwa realisasi PPPK Paruh Waktu Sambas akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Oleh karena itu, Pemkab Sambas akan bersinergi dengan DPRD untuk memperjuangkan nasib para honorer dan mewujudkan impian mereka.
“Melihat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sedang dilakukan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, rencana pengusulan ini akan kita bahas di Badan Anggaran DPRD untuk dialokasikan pada APBD 2026,” jelasnya.
Sebagai alternatif, Sekda juga menyebutkan akan melibatkan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Sambas untuk bahu-membahu membantu terealisasinya usulan PPPK Paruh Waktu Sambas.
“Jika dana transfer dari pusat dan PAD tidak memenuhi, maka kita akan melakukan rasionalisasi anggaran, hal ini akan lebih cepat terlaksana ketika seluruh Anggota DPRD dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan merelakan dilakukan pengurangan terhadap tunjangan-tunjangan mereka,” tuturnya.
“Pemerintah Kabupaten Sambas dalam hal ini akan melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB agar semua dapat direalisasikan dengan baik,” pungkas Sekda Sambas.
(*Red)
