- Menuntut Reformasi DPR: Mendesak DPR RI untuk memublikasikan rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan, membentuk lembaga independen pengawas, dan mempertanyakan absennya potongan pajak dari gaji dan tunjangan anggota DPR.
- Mengembalikan Marwah DPR: Mendesak agar DPR kembali berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat.
- Meminta KPK Berperan Aktif: Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa seluruh anggota DPR, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Transparansi Rapat DPR: Menuntut agar setiap rapat dan pengambilan keputusan di DPR disiarkan secara langsung (*live streaming*) dan merampingkan anggaran serta jumlah anggota DPR yang dianggap tidak kompeten.
- Kenaikan Gaji Pendidik: Menuntut pemerintah menaikkan gaji guru dan dosen yang dianggap belum sebanding dengan beban kerja dan peran strategis mereka.
- Pengesahan UU Perampasan Aset: Meminta pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Debora juga menuntut agar pemerintah memastikan target 19 juta lapangan pekerjaan dan meningkatkan pengawasan DPR terhadap kekuasaan eksekutif guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Juga: Mediasi Selesaikan Konflik Mahasiswa UNTAN yang Dipicu Pernyataan di Pidato BEM
Tuntutan Isu Daerah di Kalimantan Barat
Tidak hanya fokus pada isu nasional, BEM FISIP UNTAN juga menyuarakan tuntutan-tuntutan spesifik untuk perbaikan di Kalimantan Barat, di antaranya:
- Peningkatan Kualitas SDM: Meminta perhatian serius terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kalbar yang selalu masuk dalam lima terbawah secara nasional.
- Perbaikan Infrastruktur dan Fasilitas: Menuntut peningkatan jalan rusak, fasilitas kesehatan, dan sekolah yang tidak layak di perbatasan dan daerah terpencil.
- Akses Listrik dan Internet: Mendesak kesetaraan akses internet dan listrik di daerah pedalaman Kalbar.
- Penyelesaian Kasus Hukum: Meminta agar kasus-kasus hukum yang mandek di Polda Kalbar segera diusut tuntas.
- Perlindungan Lingkungan: Menuntut perlindungan hutan adat dan hutan lindung dari eksploitasi yang merusak ekologi.
- Pemberantasan Pungli dan Premanisme: Mendesak penghentian praktik pungutan liar (pungli) dan pemberantasan organisasi premanisme yang merugikan masyarakat.
“Kami menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan anggota DPR kepada rakyat. Dan kepada DPRD Kalbar agar tidak menutup diri dari aspirasi masyarakat, terlebih di tengah gejolak nasional yang menuntut perubahan,” tutup Debora.
(*Red)
