Menurutnya, berbagi praktik baik antar daerah menjadi kunci untuk memperkuat inovasi.
“Kami percaya kolaborasi dan berbagi pengalaman adalah kunci percepatan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Melalui ALAKE, kita berharap kelurahan-kelurahan dapat mengembangkan program penghijauan, pengelolaan sampah, hingga gerakan ekonomi kreatif ramah lingkungan,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif JARI Indonesia Borneo Barat, Hendy Erwindy, menjelaskan bahwa skema Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologis ini memberikan insentif bagi kelurahan.
Anggaran akan diberikan berdasarkan capaian indikator kinerja lingkungan.
“Penyusunan indikator ALAKE akan melibatkan perangkat daerah terkait, serta harus diselaraskan dengan prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD atau RPJMD,” kata Hendy.
Indikator tersebut, lanjutnya, dapat mencakup pengurangan volume sampah, peningkatan tutupan hijau, penguatan ketangguhan terhadap bencana, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan.
Baca Juga: Optimalisasi Pajak Daerah, Pemkot Pontianak Dorong Transaksi Digital Lewat QRIS
Hendy menambahkan bahwa skema ini memiliki dasar hukum yang kuat, seperti UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 130 Tahun 2018.
Pembelajaran dari kota lain seperti Dumai, Pare-Pare, Palu, dan Singkawang menunjukkan bahwa pendekatan ini terbukti efektif mendorong perubahan nyata.
“Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama lintas pemangku kepentingan terkait konsep dan mekanisme ALAKE, mendiskusikan indikator yang relevan dengan konteks Pontianak, serta merumuskan langkah awal untuk mendorong implementasinya,” pungkasnya.
(*Red/*)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
