Pontianak Wacanakan Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologis untuk Wujudkan Kota Berwawasan Lingkungan

Kabid PPE Bapperida Pontianak, Imansyah menyampaikan sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kesepahaman Penerapan Skema Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) yang digelar JARI Indonesia Borneo Barat di Hotel Orchardz Perdana, Kamis (28/8/2025). Foto: HO/Faktakalbar.id
Kabid PPE Bapperida Pontianak, Imansyah menyampaikan sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kesepahaman Penerapan Skema Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) yang digelar JARI Indonesia Borneo Barat di Hotel Orchardz Perdana, Kamis (28/8/2025). Foto: HO/Faktakalbar.id

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah menjajaki penerapan konsep Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologis (ALAKE) sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi kota yang berwawasan lingkungan dan humanis.

Skema ini dirancang untuk memastikan setiap alokasi anggaran di tingkat kelurahan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan prinsip ekologis yang berkelanjutan.

Baca Juga: Wali Kota Edi Kamtono Arahkan Penyusunan Anggaran Pemkot Pontianak 2026: Fokus Kesejahteraan dan Efisiensi

Gagasan ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kesepahaman Penerapan Skema Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi di Kota Pontianak” yang digelar oleh JARI Indonesia Borneo Barat pada Kamis (28/8/2025).

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan BAPPERIDA Kota Pontianak, Imansyah, menyatakan bahwa konsep ALAKE sangat selaras dengan arah pembangunan kota ke depan.

“Inilah yang membuat konsep ALAKE sejalan dengan visi pembangunan Kota Pontianak,” kata Imansyah.

Menurutnya, penerapan ALAKE berkaitan erat dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 Kota Pontianak, yaitu “Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis”.

Skema ini juga dinilai mampu memperkuat berbagai misi pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang adaptif, pembangunan kota berkelanjutan, hingga pengembangan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.

“ALAKE bukan hanya kebijakan anggaran, tetapi gerakan kolektif menuju Pontianak yang hijau, tangguh, dan berdaya saing,” tambah Imansyah.

Lebih lanjut, Imansyah menuturkan bahwa pendekatan baru dalam tata kelola pembangunan sangat diperlukan untuk menjawab berbagai kompleksitas permasalahan kota.

Baca Juga: Pemkot Pontianak Resmi Terapkan KKPD, Wujudkan Pengelolaan Keuangan Modern dan Transparan

Tantangan seperti genangan akibat kombinasi curah hujan tinggi dan pasang air laut, peningkatan volume sampah, hingga potensi kebakaran lahan gambut saat musim kemarau menuntut solusi inovatif.

“Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan pasti yang paling terdampak sekaligus paling strategis dalam menghadapi persoalan lingkungan. Karena itu, ALAKE hadir untuk memperkuat kapasitas kelurahan dalam menjawab tantangan tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Imansyah juga mengapresiasi Pemerintah Kota Singkawang yang telah lebih dulu mengadopsi skema serupa.

Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id