Urusan administrasi, lanjutnya, tidak boleh menjadi penghalang utama dalam memberikan solusi kepada warga yang membutuhkan.
“Kelengkapan administrasi bisa menyusul. Intinya harus untuk masyarakat, jadi tidak perlu khawatir,” paparnya.
Lebih jauh, Edi menambahkan bahwa pola komunikasi yang terbuka dan transparan menjadi fondasi utama keberhasilan sebuah pelayanan publik responsif.
Ia berharap setiap OPD tidak hanya pasif menunggu laporan resmi masuk, tetapi juga aktif memantau dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk melalui kanal-kanal digital.
Ia juga mengapresiasi beberapa OPD yang dinilainya telah menunjukkan kinerja baik dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Langkah positif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi dinas-dinas lainnya untuk terus berbenah.
Pada akhirnya, Edi mengingatkan bahwa pemerintah di era digital dituntut untuk selalu adaptif dan bergerak cepat.
Baca Juga: Upaya Capai Pelayanan Terbaik, BPSPL Pontianak Gelar Forum Konsultasi Publik
Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui solusi nyata atas persoalan yang mereka hadapi.
“Sekarang era serba cepat. Pemerintah dituntut adaptif, tidak boleh lamban. Dengan begitu masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mereka,” pungkasnya.
(*Red/Kominfo/Prokopim)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
