Peran DPRD dalam pengawasan dan pengesahan sangat krusial untuk memastikan setiap program relevan dengan kebutuhan publik.
Selain itu, kinerja yang baik dapat mendatangkan insentif fiskal dari pemerintah pusat.
“Prinsip serupa juga diterapkan di tingkat kota, dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak,” paparnya.
Lebih dari sekadar angka, Edi menyoroti pentingnya perubahan pola pikir di kalangan aparatur sipil.
Baca Juga: Pemkot Pontianak Jawab Sorotan DPRD: Dari PAD Digital, Infrastruktur, hingga Penanganan Stunting
Ia meminta jajarannya untuk lebih berorientasi pada pelayanan dan empati.
“Mindset kita harus membangun dan membantu masyarakat agar lebih maju. Kalau fokusnya hanya materi, kerja tidak akan totalitas,” tegasnya.
Efisiensi dan Sektor Strategis
Terkait efisiensi, Edi Kamtono menginstruksikan agar program kerja lebih selektif dan berbasis kebutuhan.
Ia meminta agar kajian serta perjalanan dinas yang tidak mendesak dapat ditekan, seiring dengan kemajuan era digitalisasi yang mempermudah koordinasi.
Ia turut menekankan pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah yang mencakup sektor pariwisata, infrastruktur, keamanan, dan kebersihan.
“Kegiatan sederhana pun dapat memberi dampak luas bila dikelola dengan baik,” imbuhnya.
Sebagai penutup, ia mengajak peran aktif kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW, yang akan menerima peningkatan insentif.
Baca Juga: Pontianak Fokus Tingkatkan PAD dan Layanan Publik dalam Raperda APBD-P 2025
Namun, insentif ini harus diimbangi dengan kontribusi nyata.
“Insentif yang diberikan harus sebanding dengan kontribusi nyata dalam mendukung pemerintahan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban,” tutupnya.
(*Red/Kominfo/Prokopim)
