Padahal, ribuan siswa sangat bergantung pada keberadaan guru honorer yang hingga kini masih berada dalam posisi rentan.
Lebih jauh, Mardani meminta agar pemerintah memperhatikan aspek jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga honorer.
“Dengan adanya pertemuan di Kemendikbud ini, kami berharap aspirasi honorer tidak sekadar dicatat, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata demi masa depan pendidikan Sambas,” tandasnya.
Baca Juga: KMKS Desak Transparansi Investasi Rp6,6 Triliun di Sambas
Desakan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan tenaga honorer bukan hanya tanggung jawab pusat, tetapi juga seharusnya menjadi prioritas Pemkab Sambas yang selama ini terkesan abai.
(DNS)
