Faktakalbar.id, SAMBAS – Jumat (22/08/2025). Ketua Komisi IV DPRD Sambas dari Fraksi PDIP, Mardani, menilai persoalan tenaga honorer di Kabupaten Sambas tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret dari pemerintah.
Baca Juga: Pemkab Sambas Dinilai Abai Soal Nasib Tenaga Honorer Pendidikan
Hal tersebut disampaikannya usai mendampingi Forum Tenaga Honorer Pendidikan Sambas dalam audiensi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Menurut Mardani, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen tenaga pendidik serta kebijakan honorarium.
Ia menegaskan, tanpa perbaikan sistem, kualitas pendidikan di Sambas akan semakin merosot.
“Formasi PPPK yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan riil di daerah. Jika dibiarkan, kekosongan guru akibat pensiun akan membuat proses belajar mengajar terganggu,” jelasnya.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya perhatian Pemkab Sambas dalam memperjuangkan kebutuhan pendidikan di daerah.
