Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo mengungkap bahwa aktivitas tambang ilegal telah merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
Baca Juga: Beking Tambang Ilegal di Kalbar, Adakah Oknum Jenderal TNI-Polri Seperti Disebut Presiden Prabowo?
Presiden menyebut terdapat setidaknya 1.063 titik tambang tanpa izin yang harus segera ditangani.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima arahan dan siap bergerak cepat. Menurutnya, upaya pemberantasan tambang ilegal ini menjadi prioritas utama.
“Sudah arahan dari pak Menteri kita respon ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data Presiden,” kata Rilke Jeffri Huwae saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).
Rilke menambahkan, selain mengacu pada data yang disampaikan oleh Presiden, Kementerian ESDM juga tengah melakukan verifikasi internal untuk memetakan secara akurat lokasi-lokasi tambang ilegal tersebut.
Baca Juga: Ada 1.063 Tambang Ilegal, Prabowo Peringatkan Keras Oknum Aparat dan Mantan Jenderal
Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk merumuskan langkah-langkah penindakan yang efektif.
“Intinya kita juga bisa melakukan verifikasi sendiri dan mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan,” jelasnya.
Peringatan Keras dari Presiden
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka meminta dukungan parlemen dan seluruh masyarakat untuk menyukseskan agenda pemberantasan tambang ilegal.
Baca Juga: DPR: Konflik di Papua Salah Satunya Dipicu oleh Perlindungan Tambang Ilegal
Ia secara khusus memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang mencoba melindungi atau menghalangi upaya pemerintah.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo.
Presiden bahkan tak segan menyebut akan menindak tegas ‘orang-orang kuat’, termasuk oknum dari aparat TNI maupun Polri, yang berani menjadi beking praktik ilegal ini.
“Saya beri peringatan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
(*Red)
